Mamuju (ANTARA News)- Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI merasa prihatin melihat imbas pelaksanaan proses pesta demokrasi tingkat lokal yang berlangsung di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. "Dua pelaksanaan Pilkada di Sulbar yakni pilkada Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Utara menyisahkan banyak persoalan di masyarakat karena kebanyakan terkena imbas politik," kata anggota DPD RI, Hj.Mulyana Ihsam di Mamuju, Rabu. Menurutnya, selama masa reses dilaksanakan di Sulbar, banyak keluhan yang disampaikan oleh masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga kontrak lainnya. "Imbas pelaksanaan pilkada di daerah ini sangat dikeluhkan para PNS maupun tenaga kontrak yang bekerja di pemerintahan karena mereka terpaksa dimutasi dan dilakukan pemutusan kerja bagi sejumlah tenaga kontrak itu sendiri," ungkapnya. Kondisi ini kata dia, mengakibatkan sejumlah masyarakat trauma terlibat dalam dunia politik, bahkan ada yang meminta agar PNS diusulkan tidak diperkenangkan untuk ikut memilih pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi tingkat lokal. It's really a good idea to probe a little deeper into the subject of mobil keluarga ideal terbaik indonesia. What you learn may give you the confidence you need to venture into new areas.
Karena itu, kata dia, diharapkan kepada kepala daerah terpilih tetap bijaksana dalam mengambil kebijakan untu pelaksanaan pembangunan di daerah. "Bupati terpilih mestinya tak lagi melihat apa yang terjadi sebelum pilkada dan seyoogyanya menatap kedepan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pembangunan di daerah," imbuhnya. Hal ini pun dikatakan, Asri Anas salah seorang senator muda anggota DPD RI asal pemilihan Sulbar. Ia mengatakan, imbas pilkada yang terjadi di dua kabupaten di Sulbar dengan melakukan mutasi bagi PNS maupun pemutusan kerja bagi tenaga kontrak masih terus berlanjut. "Kita harap dendam politik tidak perlu dibawa-bawa dalam mengambil segala bentuk kebijakan dalam melaksanakan roda pemerintahan untuk kemajuan daerah ini," ungkap Asri. (*)
(T.KR-ACO/M027/R009)
Karena itu, kata dia, diharapkan kepada kepala daerah terpilih tetap bijaksana dalam mengambil kebijakan untu pelaksanaan pembangunan di daerah. "Bupati terpilih mestinya tak lagi melihat apa yang terjadi sebelum pilkada dan seyoogyanya menatap kedepan dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan pembangunan di daerah," imbuhnya. Hal ini pun dikatakan, Asri Anas salah seorang senator muda anggota DPD RI asal pemilihan Sulbar. Ia mengatakan, imbas pilkada yang terjadi di dua kabupaten di Sulbar dengan melakukan mutasi bagi PNS maupun pemutusan kerja bagi tenaga kontrak masih terus berlanjut. "Kita harap dendam politik tidak perlu dibawa-bawa dalam mengambil segala bentuk kebijakan dalam melaksanakan roda pemerintahan untuk kemajuan daerah ini," ungkap Asri. (*)
(T.KR-ACO/M027/R009)
No comments:
Post a Comment