Ambon, 10/11 (ANTARA) - ANTARA sebagai kantor berita Indonesia harus dapat menyediakan informasi secara cepat dan akurat, kata ketua Komisi I DPR-RI, Hayono Isman dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Maluku di Hotel Aston Natsepa, Ambon, Rabu sore. "Sebagai pemasok berita ANTARA diharuskan untuk bisa menyediakan berita-berita yang aktual dengan lebih efesien, maka memang diperlukan adanya dukungan dari Kominfo dan kerjasama dengan kantor berita lainnya, seperti TVRI dan RRI," katanya.

Hayono Isman menyatakan, pihaknya akan mengajukan kepada Kominfo agar menyediakan pagu khusus bagi wartawan kontributor kontrak maupun kontributor PSO dari ANTARA untuk menunjang proses kerja dari lembaga milik pemerintah tersebut, khususnya di biro daerah.

"Seharusnya ANTARA, TVRI dan RRI harus berada dibawah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sehingga tidak perlu menyediakan layanan iklan, tetapi berita saja," katanya dalam pertemuan yang juga dihadiri anggota Komisi I DPR-RI lainnya, antara lain, Ramadhan Pohan dari Fraksi Partai Demokrat, Mayor Jenderal Ritomo dari PDI Perjuangan, Achmad Daeng Se`re dari Partai PPP dan Mayor Jenderal Purnawirawan Sirung Sibudiar dari Kementerian Pertahanan Keamanan (Menhakam).

Hopefully the information presented so far has been applicable. You might also want to consider the following:

Hayono Isman mengatakan, pihaknya sedang menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran No. 23 tahun... dan RUU Konvergen, serta kemungkinan menjadikan TVRI dan RRI berada dibawah satu atap.

"Meskipun TVRI dan RRI menjadi satu lembaga, tapi peringatan HUTnya tetap berbeda," katanya.

Wakil Ketua Komisi I Mayjen TNI Purnawirawan Salim Mengga mengatakan, ditinjau dari letak Geografis Maluku yang berpulau-pulau, ANTARA, TVRI dan RRI Maluku dinilai turut memiliki peran penting dalam meningkatkan stabilitas keamanan di beberapa wilayah terluar pada provinsi tersebut yang dekat dengan negara lain melalui pemberitaannya.

"Kami melihat adanya hal-hal yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa, jika tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan adanya krisis kepercayan terhadap pemerintah, untuk itu lembaga penyiaran milik pemerintah yang berada di daerah berkewajiban untuk menjangkau masyarakat melalui pemberitaannya," katanya. (ANT/K004)