Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Anti-Mafia Hutan mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di sektor kehutanan dan perkebunan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Estimasi kerugian keuangan negara (minimal) Rp 9,1 triliun, yang tersebar di empat kabupaten. Melalui siaran pers, Senin (26/9), peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan praktik pembalakan liar hampir merata terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Menurut catatan Greenpeace, dalam kurun waktu 2004-2009 setidaknya Indonesia kehilangan 2,31 juta hektare per tahun akibat praktik tersebut. Indonesia pun dinobatkan sebagai pemegang laju deforestasi tercepat di dunia. Febri berpendapat akar persoalan pembalakan liar adalah korupsi. Deforestasi terjadi terutama karena praktik konversi dan alih fungsi kawasan hutan yang melanggar aturan. Sehingga, kegiatan eksploitasi yang dilakukan pengusaha menjadi legal karena sudah mengantongi izin resmi. Semakin banyak informasi otentik tentang
bejubel market place terbaik indonesia Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
bejubel market place terbaik indonesia. Baca terus untuk fakta
bejubel market place terbaik indonesia bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.
Febri menambahkan salah satu modus operandi kejahatan tersebut adalah pemberian izin oleh para pimpinan daerah baik gubernur maupun bupati untuk membuka kawasan hutan secara ilegal. Saat ini setidaknya ada dua sektor yang dominan terhadap kejahatan kehutanan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan. Karena itu, Febri menambahkan, ICW bersama Save Our Borneo (SOB) yang berkantor di Kalimantan Tengah dan Kontak Rakyat Borneo di Kalimantan Barat, melakukan kajian terkait persoalan korupsi di sektor kehutanan. Kajian ini fokus pada kabupaten Sambas, Ketapang, dan Bengkayan Seruyan. Hasilnya cukup mengejutkan, karena total kerugian negara mencapai Rp 9,1 triliun lebih. Selain itu, Febri mengatakan, Koalisi Anti-Mafia Hutan juga melaporkan tujuh perusahaan yang diduga melakukan aktivitas penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis kelapa sawit. Menurutnya, perusahaan tersebut telah melanggar SK Menteri Kehutanan No. 259 Tahun 2000 tentang Penunjukan Kuasa Hutan. Adapun organisasi yang tergabung dalam Koalisi Anti-Mafia Hutan adalah ICW, Kontak Rakyat Borneo, Save Our Borneo, Greenpeace, dan Walhi Kalteng.(ADI)
Febri menambahkan salah satu modus operandi kejahatan tersebut adalah pemberian izin oleh para pimpinan daerah baik gubernur maupun bupati untuk membuka kawasan hutan secara ilegal. Saat ini setidaknya ada dua sektor yang dominan terhadap kejahatan kehutanan, yaitu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dalam kawasan hutan. Karena itu, Febri menambahkan, ICW bersama Save Our Borneo (SOB) yang berkantor di Kalimantan Tengah dan Kontak Rakyat Borneo di Kalimantan Barat, melakukan kajian terkait persoalan korupsi di sektor kehutanan. Kajian ini fokus pada kabupaten Sambas, Ketapang, dan Bengkayan Seruyan. Hasilnya cukup mengejutkan, karena total kerugian negara mencapai Rp 9,1 triliun lebih. Selain itu, Febri mengatakan, Koalisi Anti-Mafia Hutan juga melaporkan tujuh perusahaan yang diduga melakukan aktivitas penyerobotan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis kelapa sawit. Menurutnya, perusahaan tersebut telah melanggar SK Menteri Kehutanan No. 259 Tahun 2000 tentang Penunjukan Kuasa Hutan. Adapun organisasi yang tergabung dalam Koalisi Anti-Mafia Hutan adalah ICW, Kontak Rakyat Borneo, Save Our Borneo, Greenpeace, dan Walhi Kalteng.(ADI)
No comments:
Post a Comment