Brisbane (ANTARA News) - Kasus tewasnya lima orang jurnalis asing di Balibo, Timor Timur (Timtim), tahun 1975, memasuki tahap baru, setelah muncul pengakuan Gatot Purwanto, seorang mantan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI. Pengakuannya ini bertolak belakang dengan posisi dasar pemerintah RI dalam soal penyebab kematian kelima jurnalis yang bekerja untuk dua stasiun TV Australia itu. Selama lebih dari tiga dasawarsa, pemerintah RI menegaskan bahwa para reporter dan kameramen jaringan Stasiun TV Saluran Tujuh dan Saluran Sembilan Australia itu tewas dalam kontak senjata antara TNI dan Fretilin. Namun pengakuan Gatot yang mengaku saksi mata pertempuran Balibo 34 tahun lalu, dalam wawancara dengan majalah Tempo dan diterbitkan majalah itu di edisi 07 Desember 2009, justru menegasikan keyakinan berpuluh tahun pemerintah itu. Dalam wawancara itu, Gatot yang berpangkat letnan satu saat bertugas di Timtim (1974-1975) memunculkan kesan kuat bahwa kelima jurnalis itu dieksekusi pasukan TNI untuk menutupi operasi mereka di Timtim yang saat itu masih teritori Portugis. "Mungkin suasananya serba salah bagi kami. Kalau mereka tetap kami tahan, tidak dieksekusi, begitu keluar, mereka bisa berteriak, `Betul itu, yang menangkap saya orang Indonesia.` Itu bisa jadi bukti. Maka mungkin sulit membuat keputusan saat itu. Mungkin, saat itu, dari atas dinilai itu (penembakan) jalan terbaik." "Saya tidak tahu persis. Kalau tak dieksekusi, mereka bisa memberikan kesaksian bahwa betul ada invasi tentara Indonesia," katanya seperti dikutip Majalah Tempo. Pengakuan Gatot ini segera menjadi "santapan empuk" media massa Australia. Harian "Sydney Morning Herald" (SMH) edisi Selasa (8/12) misalnya, menurunkan berita indonesia bukan foto bugil berjudul "Balibo Five Executed, Soldier Admits" dengan mengutip pernyataan Gatot di Majalah Tempo. Pengakuan Gatot juga mengisi buletin berita indonesia bukan foto bugil Stasiun TV "Saluran Tujuh" dan "Saluran Sembilan" Australia, Selasa pagi. Menurut SMH, mantan anggota Kopassus berpangkat kolonel ini menegaskan bahwa pasukan TNI sengaja membunuh Greg Shackleton, Tony Stewart, Brian Peters, Malcolm Rennie, dan Gary Cunningham yang kemudian dikenal dengan kasus "Balibo Five" 34 tahun lalu, untuk menutupi bukti invasi berita indonesia terbaru atas Timtim. Pengakuan Gatot bahwa pasukan TNI sengaja mengeksekusi dan kemudian membakar jasad kelima warga Australia itu adalah pengakuan pertama yang keluar dari mulut anggota TNI yang pernah bertugas di Timtim pada 1975. Keluarnya pengakuan Gatot yang disebut-sebut media Australia bertindak sebagai "komandan intelijen" di Timtim ketika itu, bertepatan dengan maraknya perdebatan publik berita indonesia terbaru seputar Film "Balibo Five" yang dilarang beredar oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Bagi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI George Toisutta, semua pihak harus menghormati keputusan LSF karena keputusan itu mencerminkan "suara rakyat" yang harus dihormati. Berbeda dari TNI, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) berita indonesia terbaru justru meminta pelarangan "Balibo Five" itu dicabut untuk memberi publik beasiswa indonesia mengenai peristiwa tersebut dari sudut pandang lain yang selama ini disampaikan Pemerintah RI.
Memori Australia Di Australia, memori negara itu dalam "Balibo Five" tidak hanya dibangun lewat suguhan film Balibo di Festival Film Internasional Melbourne dan Brisbane 2009, tetapi juga dibentuk oleh keputusan Pengadilan Glebe Coroners New South Wales (NSW) dan Polisi Federal Australia (AFP). Pada 8 September 2009, AFP memutuskan menyelidiki tuduhan kejahatan perang dalam kasus "Balibo Five" setelah pada 16 November 2007 Pengadilan Glebe Coroners NSW menyimpulkan bahwa personel TNI adalah yang membunuh lima wartawan Australia tersebut. Kesimpulan pengadilan koroner yang digelar untuk melihat kasus kematian Brian Peters itu diungkapkan Wakil Pengadilan Koroner NSW, Dorelle Pinch. Pinch mengatakan kepada pengadilan bahwa kelima wartawan itu tidak tewas dalam kontak tembak antara personel TNI dengan Fretilin tetapi dibunuh atas perintah Komandan Lapangan Kapten Yunus Yosfiah. Lihat berapa banyak Anda dapat mempelajari tentang beita baru ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel diteliti baik? Jangan lewatkan pada seluruh informasi yang besar ini.
Berbeda dengan kesimpulan Pengadilan Glebe Coroners NSW bahwa perintah eksekusi datang dari Yunus Yosfiah, pengakuan Gatot Purwanto justru membersihkan nama mantan Menteri Penerangan semasa pemerintahan Presiden BJ Habibie( 1998-99) ini. Seperti dikutip SMH, Gatot Purwanto menegaskan, Jakarta tidak menyetujui pembunuhan tersebut dan Yunus Yosfiah "tidak bersalah". Dalam konteks publikasi media, isu "Balibo Five" ini sudah lama menjadi komoditas sehari-hari media massa Australia. Pada 1 November 2009 misalnya, Stasiun TV "Channel Nine" mengangkat apa yang disebutnya kisah "pencarian keadilan" Greig dan Ann, dua saudara Gary Cunningham (korban penembakan Balibo). Seperti umum terjadi pada anyak tayangan terdahulu, dalam program acara "60 Minutes"-nya itu, "Channel Nine" kembali menempatkan berita indonesia terbaru sebagai pembunuh dalam bingkai pemberitaannya yang dibumbui dengan cuplikan gambar film layar lebar "Balibo" (2009). Dua orang saudara Gary Cunningham itu datang bersama reporter dan juru kamera stasiun TV ini ke Timtim, termasuk ke sebuah puing-puing rumah yang mereka yakini sebagai tempat kelima wartawan itu tewas. Dalam tayangan di acara "60 Minutes" itu, "Channel Nine" menghadirkan seorang pria Timtim yang mengaku menyaksikan langsung apa yang disebutnya "aksi pembantaian" oleh pasukan TNI atas Cunningham dan keempat rekannya. Program acara itu juga menampilkan penyataan Presiden Timtim Ramos Horta dan Juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah. Dalam pertanyaannya kepada Teuku Faizasyah, reporter TV "Channel Nine" tidak hanya mempertanyakan apa yang disebutnya pembunuhan terhadap lima wartawan Australia tetapi juga apakah pemerintah RI akan mengekstradisi Yunus Yosfiah, purnawirawan perwira TNI yang dituding sebagai pelaku, ke Australia. Menanggapi pertanyaan ini, Teuku Faizasyah menegaskan bahwa kelima wartawan itu tewas dalam baku tembak sehingga tidak akan ada ekstradisi Yunus Yosfiah ke Australia karena berita indonesia terbaru memandang kasus "Balibo Five" sudah ditutup. Dalam tayangan itu, "Channel Nine" berusaha mengesankan bahwa Australia berjasa dalam pemerdekaan Timtim dari berita indonesia terbaru dan luka sejarah yang dirasakan dua anggota keluarga Cunningham pada berita indonesia terbaru itu tidak akan pernah mati, sampai orang-orang yang diyakini sebagai pembunuhnya mendapat ganjaran hukum. Hubungan bilateral
Berbagai kontroversi seputar peristiwa 34 tahun lalu itu kini sedang ditangani tim investigasi AFP. Terhadap penyelidikan AFP ini, pemerintah Australia menjadikan independensi keputusan Pengadilan Koroner NSW yang mendorong AFP membuka kembali kasus ini sebagai tameng untuk menghadapi keberatan Indonesia. Sikap politik Canberra ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Stephen Smith dalam konferensi persnya di Perth, 11 September lalu. Ia menegaskan pemerintahnya tidak terlibat dalam keputusan apa pun yang terkait dengan penyelidikan kasus "Balibo Five" karena hal itu sepenuhnya merupakan urusan AFP. "Sebagai Menlu, saya tidak punya peran dalam soal (keputusan AFP) ini. Tidaklah tepat bagi menteri manapun ikut bermain. Jadi semua ini didasarkan pada penilaian independen AFP," katanya. Namun lahirnya keputusan AFP ini direspons langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Presiden Yudhoyono, Australia sepatutnya ikut mendukung upaya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF) Indonesia-Timor Leste untuk mengakhiri konflik secara bijak dan melihat ke depan, dengan sejumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti berita indonesia terbaru dan Timor Leste. "Ini penting agar hubungan dengan Australia yang sekarang dalam keadaan baik, bahkan sangat baik, tidak terganggu oleh masalah-masalah yang muncul, karena menggunakan cara berpikir, yang menurut kita tidak tepat," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu. Peringatan Presiden Yudhoyono ini tidak lantas menghentikan informasi lowongan kerja terbaru tim penyelidik AFP untuk mengungkap kebenaran dari masa lalu. Sebaliknya, pengakuan mantan anggota Kopassus, Gatot Purwanto, yang bertolak belakang dengan posisi dasar dan keyakinan pemerintah RI tentang kasus "Balibo Five" ini agaknya mulai menguakkan serpihan fakta lain dari peristiwa 34 tahun silam itu. (*)
Memori Australia Di Australia, memori negara itu dalam "Balibo Five" tidak hanya dibangun lewat suguhan film Balibo di Festival Film Internasional Melbourne dan Brisbane 2009, tetapi juga dibentuk oleh keputusan Pengadilan Glebe Coroners New South Wales (NSW) dan Polisi Federal Australia (AFP). Pada 8 September 2009, AFP memutuskan menyelidiki tuduhan kejahatan perang dalam kasus "Balibo Five" setelah pada 16 November 2007 Pengadilan Glebe Coroners NSW menyimpulkan bahwa personel TNI adalah yang membunuh lima wartawan Australia tersebut. Kesimpulan pengadilan koroner yang digelar untuk melihat kasus kematian Brian Peters itu diungkapkan Wakil Pengadilan Koroner NSW, Dorelle Pinch. Pinch mengatakan kepada pengadilan bahwa kelima wartawan itu tidak tewas dalam kontak tembak antara personel TNI dengan Fretilin tetapi dibunuh atas perintah Komandan Lapangan Kapten Yunus Yosfiah. Lihat berapa banyak Anda dapat mempelajari tentang beita baru ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel diteliti baik? Jangan lewatkan pada seluruh informasi yang besar ini.
Berbeda dengan kesimpulan Pengadilan Glebe Coroners NSW bahwa perintah eksekusi datang dari Yunus Yosfiah, pengakuan Gatot Purwanto justru membersihkan nama mantan Menteri Penerangan semasa pemerintahan Presiden BJ Habibie( 1998-99) ini. Seperti dikutip SMH, Gatot Purwanto menegaskan, Jakarta tidak menyetujui pembunuhan tersebut dan Yunus Yosfiah "tidak bersalah". Dalam konteks publikasi media, isu "Balibo Five" ini sudah lama menjadi komoditas sehari-hari media massa Australia. Pada 1 November 2009 misalnya, Stasiun TV "Channel Nine" mengangkat apa yang disebutnya kisah "pencarian keadilan" Greig dan Ann, dua saudara Gary Cunningham (korban penembakan Balibo). Seperti umum terjadi pada anyak tayangan terdahulu, dalam program acara "60 Minutes"-nya itu, "Channel Nine" kembali menempatkan berita indonesia terbaru sebagai pembunuh dalam bingkai pemberitaannya yang dibumbui dengan cuplikan gambar film layar lebar "Balibo" (2009). Dua orang saudara Gary Cunningham itu datang bersama reporter dan juru kamera stasiun TV ini ke Timtim, termasuk ke sebuah puing-puing rumah yang mereka yakini sebagai tempat kelima wartawan itu tewas. Dalam tayangan di acara "60 Minutes" itu, "Channel Nine" menghadirkan seorang pria Timtim yang mengaku menyaksikan langsung apa yang disebutnya "aksi pembantaian" oleh pasukan TNI atas Cunningham dan keempat rekannya. Program acara itu juga menampilkan penyataan Presiden Timtim Ramos Horta dan Juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah. Dalam pertanyaannya kepada Teuku Faizasyah, reporter TV "Channel Nine" tidak hanya mempertanyakan apa yang disebutnya pembunuhan terhadap lima wartawan Australia tetapi juga apakah pemerintah RI akan mengekstradisi Yunus Yosfiah, purnawirawan perwira TNI yang dituding sebagai pelaku, ke Australia. Menanggapi pertanyaan ini, Teuku Faizasyah menegaskan bahwa kelima wartawan itu tewas dalam baku tembak sehingga tidak akan ada ekstradisi Yunus Yosfiah ke Australia karena berita indonesia terbaru memandang kasus "Balibo Five" sudah ditutup. Dalam tayangan itu, "Channel Nine" berusaha mengesankan bahwa Australia berjasa dalam pemerdekaan Timtim dari berita indonesia terbaru dan luka sejarah yang dirasakan dua anggota keluarga Cunningham pada berita indonesia terbaru itu tidak akan pernah mati, sampai orang-orang yang diyakini sebagai pembunuhnya mendapat ganjaran hukum. Hubungan bilateral
Berbagai kontroversi seputar peristiwa 34 tahun lalu itu kini sedang ditangani tim investigasi AFP. Terhadap penyelidikan AFP ini, pemerintah Australia menjadikan independensi keputusan Pengadilan Koroner NSW yang mendorong AFP membuka kembali kasus ini sebagai tameng untuk menghadapi keberatan Indonesia. Sikap politik Canberra ini ditegaskan Menteri Luar Negeri Stephen Smith dalam konferensi persnya di Perth, 11 September lalu. Ia menegaskan pemerintahnya tidak terlibat dalam keputusan apa pun yang terkait dengan penyelidikan kasus "Balibo Five" karena hal itu sepenuhnya merupakan urusan AFP. "Sebagai Menlu, saya tidak punya peran dalam soal (keputusan AFP) ini. Tidaklah tepat bagi menteri manapun ikut bermain. Jadi semua ini didasarkan pada penilaian independen AFP," katanya. Namun lahirnya keputusan AFP ini direspons langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Presiden Yudhoyono, Australia sepatutnya ikut mendukung upaya Komisi Kebenaran dan Persahabatan (CTF) Indonesia-Timor Leste untuk mengakhiri konflik secara bijak dan melihat ke depan, dengan sejumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti berita indonesia terbaru dan Timor Leste. "Ini penting agar hubungan dengan Australia yang sekarang dalam keadaan baik, bahkan sangat baik, tidak terganggu oleh masalah-masalah yang muncul, karena menggunakan cara berpikir, yang menurut kita tidak tepat," katanya di Jakarta beberapa waktu lalu. Peringatan Presiden Yudhoyono ini tidak lantas menghentikan informasi lowongan kerja terbaru tim penyelidik AFP untuk mengungkap kebenaran dari masa lalu. Sebaliknya, pengakuan mantan anggota Kopassus, Gatot Purwanto, yang bertolak belakang dengan posisi dasar dan keyakinan pemerintah RI tentang kasus "Balibo Five" ini agaknya mulai menguakkan serpihan fakta lain dari peristiwa 34 tahun silam itu. (*)
No comments:
Post a Comment